Oei Tjoe Tat, Loyalitas Tiada Akhir*)

by Hiski Darmayana

Oleh  :  Hiski  Darmayana**)

Bangsa ini pernah melahirkan seorang tokoh yang berani mengorbankan kepentingan pribadinya  demi sebuah idealisme dan loyalitas politik. Tokoh tersebut berasal dari etnis Tionghoa. Oei Tjoe Tat, nama tokoh itu.

Loyalis Bung Karno

Lahir di  Solo 26 April 1922 dari keluarga Tionghoa kelas menengah.  Persentuhannya dengan dunia politik  diawali ketika berkawan dengan seorang wartawan di Semarang yang bernama Siauw Giok Tjhan pada akhir dekade 1930-an. Siauw Giok Tjhan inilah yang kelak (bersama Oei Tjoe Tat) menjadi pimpinan Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).   Sejak di Semarang ini pula ia  aktif menyokong Tiongkok untuk melawan agresi Jepang dengan  mengumpulkan dana untuk Fonds Tiongkok.

Pengalaman berorganisasinya dimulai ketika ia bergabung dengan Serikat Rakyat dan Buruh Surakarta yang berhaluan kerakyatan di masa revolusi kemerdekaan. Ia juga aktif di beberapa organisasi Tionghoa. Di tahun 1946, bergabung dengan Sin Ming Rui dan menjadi Ketua Umum selama 4 periode (1950-1954). Ia juga menjadi Wakil Ketua Persatuan Tionghoa dan Partai Demokrasi Tionghoa Indonesia (PDTI). Pada tahun 1954, Oei  ikut mendirikan Baperki dan menjadi  anggota fraksi Baperki di Konstituante. Baperki merupakan organisasi yang keanggotaannya  didominasi warga etnis Tionghoa.

Sebagai pimpinan Baperki, bersama dengan Siauw Giok Tjhan dan Yap Tiam Hien, Oei menjadi salah satu penentang asimilasi. Definisi asimilasi adalah penyatuan antara dua  etnis dengan menghilangkan seluruh identitas kultural dari salah satu etnis. Dalam konteks ini, etnis Tionghoa diharuskan menghilangkan seluruh identitas ke-Tionghoaan-nya untuk kemudian bergabung dengan kebudayaan mayoritas rakyat Indonesia.

Konsep asimilasi ini banyak didengungkan berbagai pihak sebagai solusi penyelesaian ‘masalah’ minoritas Tionghoa di Indonesia. Beberapa tokoh Tionghoa juga mendukung konsep ini. Mereka adalah Harry Tjan Silalahi, Kristoforus Sindunata, Ong Hok Ham, serta H.Junus Jahja. Kelompok Tionghoa pro-asimilasi ini mendirikan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) di tahun 1963. LPKB ini mendapatkan banyak dukungan, terutama dari kelompok politik kanan dan Angkatan Darat (AD) yang pada umumnya rival politik PKI. Sebagai tambahan, LPKB ini memegang peranan penting dalam perumusan berbagai kebijakan rezim Orde Baru yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa pasca kejatuhan Bung Karno tahun 1966, termasuk kebijakan pelarangan perayaan Imlek, pelarangan agama Kong Hu Chu dan pergantian nama warga Tionghoa.

Oei Tjoe Tat bersama kawan-kawannya di Baperki menolak dijadikannya konsep asimilasi sebagai solusi permasalahan Tionghoa di negeri ini. Oei cs berpandangan bahwa asimilasi tak ubahnya diskriminasi dan tidak sesuai dengan motto Bhineka Tunggal Ika yang mengakui keberagaman berbagai etnis di nusantara berikut segala ‘pernak-pernik’ kulturalnya. Sebagai ‘tandingan’ dari asimilasi, Baperki  mengajukan konsep integrasi demi menciptakan harmoni antara etnis Tionghoa dan etnis lainnya di Indonesia tanpa menegasikan kebudayaan masing-masing etnis.

Pertentangan antara Baperki dan kelompok pro-asimilasi (LPKB) berlanjut dimasa Demokrasi Terpimpin. Nuansa kompetisi politik antar berbagai kekuatan dimasa itu juga berpengaruh pada rivalitas Baperki dan LPKB. Baperki menjadi organisasi yang dekat dengan PKI. Sementara LPKB didukung oleh AD dan kelompok nasionalis kanan.

Bung Karno sendiri tampak lebih sepakat dengan konsep integrasi yang digagas Baperki. Hal ini terlihat dalam pidatonya ketika Pembukaan Kongres Nasional k-8 Baperki. Dalam pidato itu tampak penolakan Bung Karno terhadap konsep asimilasi. Berikut isi pidato beliau :

“ Nama pun, nama saya sendiri itu, Soekarno, apa itu nama Indonesia asli ? Tidak ! Itu asalnya Sanskrit saudara-saudara, Soekarna. Nah itu Abdulgani, Arab, Ya, Cak Roeslan namanya asal Arab, Abdulgani. Nama saya asal Sanskrit, Soekarna. Pak Ali itu campuran, Alinya Arab, Sastraamidjaja itu Sanskrit, campuran dia itu. read the entry »

BUDAYA EGALITER MASYARAKAT BALI AGA*)

by Hiski Darmayana

Hiski  Darmayana**)

Pulau Bali yang dijuluki Pulau Dewata tersohor akan  kekayaan budayanya yang memukau tidak hanya bagi penduduk nusantara, tapi juga warga dunia. Kebudayaan Bali yang erat kaitannya dengan agama Hindu memang bernilai estetis, eksotis serta (bagi sebagian orang) bernuansa mistik. Hal-hal inilah yang membentuk karakteristik kebudayaan Bali menjadi demikian unik hingga mengundang banyak orang dari seantero jagad untuk berkunjung ke Bali demi melihat serta mempelajari kebudayaan Bali. Film Eat,Pray, Love yang dibintangi Julia Roberts mengilustrasikan ‘fungsi’ pulau Dewata bagi warga dunia tidak hanya sebagai tempat rekreasi atau pelesiran, tetapi juga ‘wadah’ pencarian ketenangan dan hakekat kehidupan.

Identifikasi kebudayaan Bali dengan ke-Hindu-an memang telah menjadi rahasia umum. Identitas ke-Hindu-an itulah yang seakan  menutupi adanya variasi dalam kebudayaan Bali. Bagi masyarakat awam diluar Bali, sepintas memang tidak dapat melihat adanya berbagai varian dalam kebudayaan masyarakat Bali. Namun, faktanya secara sosio-kultural kebudayaan Bali terbagi dalam dua sub-kultur, yakni Bali Aga dan Bali Majapahit. Apa sesungguhnya perbedaan mendasar dari kedua ‘kutub’ budaya tersebut?

Dampak Invasi Majapahit

Masyarakat pendukung kebudayaan Bali Aga merupakan sebagian dari orang Bali yang tidak atau kurang mendapat pengaruh dari kebudayaan Jawa-Majapahit dan agama Hindu Dharma (Danandjaja, 1985). Masyarakat Bali Aga berdomisili di daerah pegunungan serta pedalaman, karena itu dinamakan Aga yang dalam kamus bahasa Kawi  artinya gunung.  Sembiran, Trunyan, Tigawasa, Pedawa dan Pegringsingan adalah beberapa desa yang didiami masyarakat Bali Aga. Desa-desa tersebut berada di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem. Masyarakat Bali Aga atau Bali Mula dapat disebut juga sebagai penduduk asli Pulau Bali sebelum datangnya pengaruh kebudayaan Jawa-Majapahit yang kental nuansa Hindu-Dharma.

read the entry »

Bantengan, Kesenian Kaum Nasionalis*)

by Hiski Darmayana

Oleh : Hiski Darmayana**)

Personifikasi  banteng  sebagai simbol kekuatan rakyat Indonesia  dalam  melawan kolonialisme sudah  dinyatakan oleh  Bung  Karno dalam tulisannya, Mencapai  Indonesia Merdeka. Melalui karyanya tersebut, Bung Karno mengatakan kemenangan perjuangan melawan kolonialisme di dunia akan terwujud bilamana telah tercapai persatuan antara Singa Sphinx dari Mesir, liong barongsai dari Tiongkok, Lembu Nandi dari India, dan Banteng dari Indonesia. Hal inilah pula yang mendasari penggunaan simbol Banteng oleh partai atau organisasi politik yang mengakui ajaran-ajaran  Bung Karno seperti Marhaenisme dan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi politik mereka.

Simbolisasi kekuatan rakyat Indonesia dalam wujud hewan banteng juga muncul dalam bidang kesenian. Kesenian tersebut adalah seni Bantengan yang berasal dari Jawa Timur. Seni bantengan dijadikan sebagai sarana perlawanan rakyat pribumi di daerah Jawa Timur terhadap kolonialisme Belanda.

read the entry »

BAHASA DAN GENDER

by Hiski Darmayana

Bahasa yang berfungsi sebagai instrumen komunikasi antar manusia dipengaruhi juga oleh aspek-aspek lainnya dalam ragam dimensi kehidupan manusia. Contohnya ada bahasa yang dipengaruhi oleh kehidupan sosial manusia, yang kemudian memunculkan studi sosio linguistik. Selain itu bahasa yang dipengaruhi oleh corak kultural suatu masyarakat, misalnya muncu logat dan aksen dari bahasa yang dipakai suku bangsa tertentu. Hal ini kemudian melahirkan studi etno-linguistik.

Salah satu aspek yang mempengaruhi bahasa dalam kehidupan manusia ialah seksualitas atau gender. Studi tentang bahasa yang dipengaruhi aspek gender dirintis oleh Mary Haas (1944-1964) yang mengkaji bentuk-bentuk bahasa yang digunakan oleh kelompok pria dan wanita pada masyarakat pribumi Amerika di Louisiana Barat. Selain itu, Francis Ekka (1972) juga meneliti tentang penggunaan bahasa secara seksis pada kelompok masyarakat Kurux, sebuah komunitas kecil Dravidian di India.

read the entry »

AROGANSI KELOMPOK, ANCAMAN TERHADAP DEMOKRASI

by Hiski Darmayana

Akhir-akhir ini kembali terjadi beberapa peristiwa yang menunjukkan arogansi sekelompok orang yang mengatasnamakan agama atau kepentingan tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya. Arogansi tersebut ditunjukkan melalui tindakan pembubaran dan intimidasi kepada pihak-pihak tertentu yang sekedar menjalankan hak nya sebagai warga negara yang dijamin undang-undang dan konstitusi.

Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain pembubaran paksa kegiatan sosialisasi kesehatan gratis yang diadakan beberapa anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan di Banyuwangi pada tanggal 27 Juni lalu, intimidasi terhadap acara diskusi sastra di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tanggal 2 dan 3 Juli yang membahas beberapa karya sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) serta ancaman pembubaran acara Kongres Rakyat Indonesia yang diselenggarakan LSM Bendera di Cisarua Bogor pada 21 Juli lalu. Pembubaran paksa dan intimidasi dalam beberapa peristiwa itu dilakukan oleh gabungan berbagai ormas,salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI).

read the entry »